Aturan Pajak Kendaraan Beroda Empat Listrik Terbit, Suzuki Masih Fokus Hybrid

Mobil konsep Suzuki. Foto: Mochammad ZhackyMobil konsep Suzuki. Foto: Mochammad Zhacky

Hamamatsu – Pemerintah telah menerbitkan peraturan wacana kendaraan listrik, berikut pajaknya. Suzuki Motor Corporation (SMC) mengaku sudah mengetahui wacana hukum tersebut.

“Kami tentu tahu kini di Indonesia ada (aturan) wacana electric vehicle,” kata General Manager Indonesia and Thailand Automobile Department SMC, Satoshi Shimizu di Hamamatsu, Jepang, belum usang ini.

Namun, Satoshi justru menyinggung mobil hybrid. Dia menyebut Suzuki akan fokus berbagi kendaraan beroda empat hybrid daripada kendaraan beroda empat listrik.

“Tapi memangnya harga hybrid sesuai dengan pelanggan. Makara sebagai pabrikan mobil, Suzuki akan fokus hybrid daripada kendaraan elektrik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan ketentuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019 wacana Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dengan hukum ini, maka pajak PPnBM ditetapkan menurut emisi gas buang dan konsumsi BBM, tak lagi dari dimensi bodi kendaraan.

Sementara hukum kendaraan beroda empat listrik sendiri tertuang dalam Perpres Nomor 55 Tahun2019 wacana Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

Simak Video “Kenalkan Maruti S-Presso, Mobil Mungil Suzuki Seharga Rp 70 Jutaan
[Gambas:Video 20detik]