Bmw Ingin Harmonisasi Pajak Kendaraan Beroda Empat Segera Diterapkan

Foto: Ari SaputraFoto: Ari Saputra

Jakarta – UsaiPerpres soal kendaraan listrik ditekenPresidenJokowi, pemerintah menerbitkan ketentuan Pajak Penjualan atasBarangWewah (PPnBM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019 wacana Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Salah satu pabrikan yang menjadi aktivis kendaraan listrik di Indonesia, BMW menyambut konkret hadirnya peraturan tersebut.

“BMW Indonesia berharap peraturan ini dapat segera diterapkan di Indonesia alasannya yaitu akan menjadi lebih adil untuk industri di mana nilai emisi lebih rendah seharusnya pajak juga lebih rendah, dan seharusnya kuat terhadap peningkatan kendaraan listrik, alasannya yaitu harga niscaya sangat berpengaruh,” ujar Director of Communication BMW Group Indonesia Jodie O’Tania di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dengan hukum ini, maka pajak PPnBM ditetapkan berdasarkan emisi gas buang dan konsumsi BBM, tak lagi dari dimensi bodi kendaraan.

“PPnBM yang usang itu 50 persen, tapi bila lihat PPnBM yang gres itu 15 persen. Makara sangat menguntungkan dari emisi sangat rendah, dan kemudian dari jangkauan bensin 16 km/liter jadi itu sangat menguntungkan BMW,” ujar Jodie.

Saat disinggung harga, Jodie melanjutkan tentu cukup berpengaruh, namun beban tersebut menurutnya tetap menjadi kewajiban konsumen.


“Itu lebih kearah yang harus dibayarkan oleh pelaku konsumen alasannya yaitu PPnBM itu on the road yang harus ditanggung oleh pelanggan,” kata Jodie.

“Berpengaruh pada harga selesai mobil, dan ini sangat menguntungkan, alasannya yaitu rata-rata kendaraan BMW emisi CO2 di bawah 150 gram,” sambung Jodie.

“Sekarang pajak 50 persen, dengan diberlakukannya yang baru. Pajaknya (PPnBM) hanya 15 persen, alasannya yaitu beliau (BMW i3) jaraknya 15km/liter dan emisinya di bawah 150,” ujar Jodie.

Simak Video “Masih Terbatas, Mitra Terbaik Bisa Kemudikan Kendaraan Listrik Grab
[Gambas:Video 20detik]