Harmonisasi Pajak Terbit, Honda: Pemerintah Makin Serius Atasi Emisi

Foto: Grandyos ZafnaFoto: Grandyos Zafna

Tokyo – Pemerintah menerbitkan ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi kendaraan beroda empat listrik melalui PP No.73 tahun 2019 ihwal Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dengan dikeluarkannya PP tersebut, Honda menyambut positif. Pihaknya menilai kalau pemerintah dianggap makin serius memikirkan problem uji emisi kendaraan.

“Dengan dikeluarkannya PP no 73 yang mengatur PPnBM kendaraan, berarti menunjukan pemerintah makin serius memikirkan problem emisi kendaraan,” ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy dikala ditanya detikcom.

Menurutnya, hal ini tentu sejalan dengan janji dari Honda yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Namun, kata Billy pihaknya belum dapat menerapkan taktik yang akan diambil sebab masih menunggu petunjuk teknis sebagai landasan.

“Hal ini tentu saja sejalan dengan janji Honda yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Namun kami belum dapat menerapkan taktik yang akan diambil sebelum juknis atau petunjuk teknis sebagai landasan Perpres dan Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan,” jelasnya.

Dia menambahkan penerapan teknologi elektrifikasi harus dipelajari dengan baik biar benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Honda sekarang masih terus menunggu untuk bertindak sehabis hukum dari pemerintah terperinci dan ada solusi yang terbaik.

“Sekarang kami punya banyak opsi dan akan melaksanakan action secepatnya sehabis terperinci semua hukum dari pemerintah dan tentunya menentukan solusi yang terbaik untuk Indonesia dan konsumen kita,” tutupnya.

Simak Video “‘Menyiksa’ PCX di Bali, Terobos Kemacetan dan Jalan Naik Turun
[Gambas:Video 20detik]
(Nugroho Tri Laksono/lth)