Pemprov Dki Dinilai Tabrak Hukum Soal Biaya Sewa Sarana Terpadu Utilitas

Ilustrasi. Foto: Rengga SancayaIlustrasi. Foto: Rengga Sancaya

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) beserta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya dan Jakarta Propertindo (Jakpro) akan mengenakan sewa kepada pelaku perjuangan yang memakai sarana terpadu utilitas.

Ombudsman DKI Jakarta pun angkat bicara soal permasalahan ini. Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menilai rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengenakan sewa bagi pelaku perjuangan yang memakai sarana terpadu utilitas dinilai berpotensi maladministrasi.

Jika terus bersikukuh serta memaksakan mengenakan sewa kepada pelaku perjuangan penyedia layanan utilitas publik, Pemprov DKI dan BUMD dipastikan melanggar Perda 8 Tahun 1999 perihal jaringan utilitas. Menurut Teguh, sarana terpadu utilitas sebetulnya menjadi kewajiban dari pemerintah tempat sebagai mana tercantum dalam pasal 6 Perda 8 tahun 1999.

“Selanjutnya di pasal 8 di Perda 8 Tahun 1999 juga sangat terang disebutkan bahwa pemakaian ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik pemda dikenakan retribusi daerah. Bukan sewa. Tidak boleh B2B. Ini sudah ada dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Daerah DKI dan BUMD. Karena Pergub tersebut tidak mengacu kepada Perda 8 Tahun 1999,” terang Teguh dalam keterangan yang diterima detikINET.


Dijelaskan bahwa dalam pasal 8 Perda 8 Tahun 1999 disebutkan, Pemprov mengenakan biaya retribusi kepada pelaku perjuangan yang memakai ruang tanah dan penempatan jaringan utilitas sementara dan pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu milik Pemda.

Bahkan rencana Pemerintah Daerah DKI untuk segera melaksanakan revisi Perda 8 Tahun 1999 dinilai Teguh terkesan dipaksakan supaya Pergub 106/Tahun 2019 perihal pengenaan tarif sewa kepada pelaku perjuangan yang memakai sarana terpadu utilitas sanggup dijalankan.

“Harusnya Pergub itu mengacu pada Perda. Bukan sebaliknya. Yang terjadi dikala ini Perda yang harus menyesuaikan dengan Pergub. Ini ibarat ingin mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Harusnya peraturan yang lebih rendah merujuk pada perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Teguh.